Liputan6.com, Jakarta
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) terus memperkuat mutu dan akses pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi SDM Indonesia. Selain itu, Kemnaker juga terus menggalakkan Program Pemagangan untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi tersebut.
“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan upaya untuk memberi akses angkatan kerja masuk ke dunia kerja yang dilakukan melalui pelatihan kerja dan program pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Sekjen Kemnaker, Hery Sudarmanto pada acara Diskusi Ketenagakerjaan di Jakarta pada hari Rabu (22/11/2017).
Dalam diskusi yang bertemakan “Kerjasama Pemerintah dan Dunia Industri Untuk Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Program Pemagangan” tersebut, memaparkan bahwa saat ini angkatan kerja Indonesia berjumlah 128,06 juta (BPS, Agustus 2017). Jumlah tersebut naik 2,62 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2016 sebesar 125,44 juta orang.
Sedangkan Tingkat Penganggura Terbuka (TPT) tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,11 persen. Pada Agustus 2016, TPT Indonesia sebesar 5,61 persen. Pada Agustus 2017, TPT Indonesia sebesar 5,50 persen.
“Hanya saja, jumlah angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD-SMP yang mencapai 60 persen,” kata Sekjen Kemnaker.
Untuk itu, pemerintah terus memperkuat mutu dan akses Balai Latihan Kerja (BLK) untuk kompetensi angkatan kerja Indonesia. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat mengikuti pelatihan di BLK tanpa dipungut biaya serta tanpa pembatasan maksimal usia dan minimal jenjang pendidikan.
Selain itu, upaya ini didukung dengan program pemagangan. Sampai saat ini, Kemnaker telah bekerja sama dengan 107 Lembaga Pengirim Pemagangan Luar Negeri. Sedangkan pemagangan dalam negeri, pelaksanaanya tersebar di 32 provinsi dengan melibatkan sedikitnya 7 kawasan industri.
“Pada tahun 2016, pemagangan dalam negeri diikuti 25.847 orang peserta. Sementara itu, pemagangan luar negeri diikuti oleh 6.620 orang peserta,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia juga dihadapkan persoalan miss match. Yakni ketidaksesuaian antara orientasi pendidikan dengan pekerjaan setelah lulus. Oleh karenanya, pelatihan di BLK ini juga bisa memperkuat kompetensi mereka.
“Kami juga mendorong pelatihan kerja di BLK dengan program 3R BLK. Program ini dimaksudkan agar pelatihan kerja di BLK fokus dengan potensi daerah setempat atau kebutuhan pasar kerja. Artinya, pelatihan berbasis demand driven,” kata Bambang Satrio menjelaskan.
Ia juga menjelaskan, saat ini ada 301 BLK di seluruh Indonesia, 17 di antaranya adalah UPTP Kemnaker dan sisanya milik pemda. Adapun, kapasitas latih BLK mencapai 276 ribu orang per tahun. Untuk dapat memenuhi kebutuhan Indonesia akan tenaga kerja terampil, kapasitas BLK ini akan terus ditingkatkan.
“Pelatihan di BLK juga diharapkan menjadi sarana peningkatan kompetensi bagi masyarakat yang habis putus PHK,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Kompartemen Kadin Indonesia, Bob Azam saat ini Indonesia tidak hanya bisa mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai penggerak utama ekonomi. Hal ini disebabkan salah satunya oleh perkembangan teknologi dan informasi (TI) pada hampir semua aspek.
Menurutnya, saat ini faktor utama penggerak ekonomi adalah penguasaaan teknologi dan SDM kompeten.
“Selain diimbangi dengan inovasi dan perbaikan iklim bisnis, faktor kunci lain untuk menyambut perubahan ini adalah penyiapan SDM kompeten,” terangnya.
Ia menambahkan, 56 persen pasar kerja Indonesia rentan akan perubahan yang disebabkan oleh technology disruption. Oleh karenanya, program percepatan kompetensi haruslah mendapat dukungan dari semua pihak. Baik pelaku industri maupun masyarakat secara umum.
“Sebagai konsep untuk pengembangan manajemen SDM ke depan, pemagangan yang digagas oleh pemerintah dapat menjadi konsep percepatan pengembangan SDM,” terangnya lagi.
(*)
