MALANG KOTA – Lembaga pendidikan formal di Kota Malang harus bangga dengan Universitas Negeri Malang (UM). Karena LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) negeri di Kota Malang ini ditunjuk pusat sebagai pengelola MBS (manajemen berbasis sekolah) Center.

Praktis, sekolah di Malang tidak perlu jauh-jauh untuk konsultasi tentang manajemen sekolah, termasuk masalah kurikulum 2013 saat ada kendala di lapangan, karena semua bisa terjawab di MBS Center Malang.  ”Ini amanah luar biasa dari kemendikbud. Kami harus menjaga amanah ini,” kata Prof Suparno, Rektor UM di sela-sela peresmian MBSCenter kemarin pagi.

Menurutnya, MBS tersebut sangat penting untuk penunjang peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, terutama di Malang. Karena pengelola bisa memanfaatkan MBS untuk tempat bertanya ketika mengalami kendala di sekolah, termasuk masalah kurikulum 2013. ”Semua masyarakat bisa tanya ke MBSCenter,” tandas guru besar fakultas sastra UM tersebut.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah menyiapkan SDM untuk mengelola dan mendampingi sekolah di MBSCenter tersebut. Hal ini dilakukan untuk menunjang layanan kepada sekolah dan masyarakat. ”Saat kemendikbud menunjuk UM, kami langsung siapkan tim,” ucap pria asal Tulungagung tersebut.

Sementara itu, Hamid Muhammad MSc PhD, Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kemendikbud Jakarta kemarin mengatakan, tahun depan semua jenjang pendidikan harus berstandar MBS (manajemen berbasis sekolah). Hal ini dilakukan karena sekolah dianggap sudah mampu untuk melaksanakan saat ini. ”Tahun ini hanya SD, tahun depan semua jenjang pendidikan harus melaksanakan. Ini jadi kebijakan nasional nanti,” kata Hamid kepada Jawa Pos Radar Malang di sela-sela meresmikan MBS Center kemarin pagi.

Menurutnya, tahun depan diterapkan tanpa terkecuali, karena sekolah secara finansial bisa dikatakan cukup. SD dan SMP sudah digratiskan serta SMA mulai tahun depan juga mendapatkan BOS (bantuan operasional sekolah) SMA dari APBN (anggaran pendapatan dan belaja negara). ”Kendala utamanya memang masalah finansial. Tapi tahun depan kami pikir semua jenjang pendidikan sudah mampu melaksanakan secara total,” ucap alumni IKIP Malang itu.

Hamid mengatakan, selama ini kegiatan MBS di sekolah ditopang oleh pihak tiga. Sehingga, jumlah sekolah yang bisa menerapkan MBS tiap daerah sangat terbatas, karena dananya juga terbatas. ”Di Kota Malang ada satu. Yakni, SDN Sawojajar I Kota Malang,” tandasnya.

Apa konsekuensinya jika sekolah tidak menerapkan tersebut? Dia mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi pembelajaran di sekolah. Terutama masalah efektivitas dana bantuan tersebut. ”Karena alasan utama biasanya masalah dana,” katanya.

sumber : http://radarmalang.co.id/um-jadi-pusat-pengelola-data-nasional-367.htm